Otomotifnet.com - Berbicara soal aturan ganjil-genap di Jakarta yang sudah diterapkan sejak 2016 lalu, hingga saat ini masih pro kontra.
Saat itu, sistem ganjil-genap dinilai lebih efektif menaggulangi kemacetan ketimbang sistem 3 in 1.
Pro kontra kebijakan ini, bagi sebagian warga, masyarakat seperti di anak tirikan.
Sementara para pejabat dengan mobil dinas, bebas berkeliaran karena kebal ganjil-genap.
(Baca Juga: Bahu Jalan Tol Jadi Parkiran Dadakan, Tunggu Ganjil-genap, Denda Rp 500 Ribu)
Mewakili Red Car Community of Indonesia (RCCI), Willy Cabe, pengurus RCCI mengatakan ganjil-genap di Jakarta yang berlaku sekarang tak mampu mengurai kemacetan.
"Sistem ganjil-genap enggak efektif karena pertama, pelat nomor mobil dinas ASN seharusnya tidak dapat pengecualian, padahal jumlah mobil dinas pemerintah juga banyak kayak mobil kantor," tutur Willy.
"Harusnya kalau niat mengurangi polusi dan kemacetan ya jangan pilih kasih lah," ujar Willy beberapa waktu lalu.
"Kecuali kalau mobil pejabat sekelas Presiden, Menteri, MPR atau DPR, Damkar atau Ambulance itu sih memang ada privilege-nya," katanya.
"Tapi kalau cuma pejabat ASN enggak bisa kena ganjil-genap, bisa dibilang regulasi ini enggak efisien, karena tujuan aturan ini juga kan buat mengalihkan masyarakat ke transportasi umum," tambahnya.
Willy mengungkapkan, jika penerapan ganjil-genap terus seperti sekarang, mengharapkan Jakarta bebas macet dan polusi diibaratkan seperti 'setengah mimpi'.
"Di negara yang masyarakatnya sudah efektif pakai transportasi massal, seperti Malaysia itu karena aparatur sipilnya juga terkena. Jadi jangan masyarakatnya doang yang terkena," ungkapnya.
Willy berharap, agar sistem ganjil-genap tidak berlaku setengah hati.
(Baca Juga: Tesla Model 3 Banyak Diincar, Pejabat dan Artis Peminatnya, Biar Lolos Ganjil Genap)
"Ganjil-genap harus berlaku buat semua, karena sekarang ini menurut kami sistem ini enggak fair," lanjutnya.
"Jadi pemberlakuan ganjil-genap ini enggak ada anak emas dan enggak ada anak tiri," tutupnya.