Otomotifnet.com - Semenjak ada wacana kenaikan harga, ada beberapa wilayah yang mencatatkan adanya kenaikan permintaan Pertalite.
Pertamina Patra Niaga mencatat wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT (Jatimbalinus) mencatat kenaikan permintaan Pertalite.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Deden Mochamad Idhani mengatakan, kenaikan permintaan konsumen (untuk Pertalite) di wilayah Jatimbalinus tercatat 5-7 persen dibanding hari biasa.
"Ada kenaikan permintaan sebesar 5-7 persen," kata Deden melalui keterangan resminya (25/8/2022) malam.
Saat ini penyaluran harian BBM untuk jenis gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) di wilayah Jatimbalinus sebesar 18.800 Kiloliter (KL) per hari.
Sementara untuk BBM jenis Gasoil (Solar, Dexlite dan Pertamina Dex) sebesar 9.000 KL per hari.
Ia berharap, masyarakat di wilayah Jatimbalinus tidak panik merespon kabar rencana kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite beberapa waktu terakhir.
Ini karena Pertamina menjamin stok BBM di wilayah Jatimbalinus aman.
"Kami mengimbau kepada konsumen untuk tidak perlu khawatir dan tidak panik membeli karena stok BBM di seluruh Terminal BBM Jatimbalinus saat ini aman," ujarnya.
Pihaknya khawatir, jika terjadi "panic buying" akan menyebabkan stok di SPBU cepat habis.
"Jika stok cepat habis, dibutuhkan waktu penyaluran tambahan dari mobil tangki ke SPBU untuk mengisi kembali," katanya.
Untuk wilayah Jatimbalinus, pihaknya memiliki 19 lokasi Fuel Terminal, 8 Supply Point LPG, 13 lokasi Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dan lebih dari 1.400 unit SPBU.
PT Pertamina Patra Niaga kata Deden akan tetap patuh pada kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Pertamina Holding.
"Apapun kebijakan mengenai distribusi energi seperti BBM, LPG, Petrokimia, Avtur dan produk turunan lainnya pada prinsipnya kami siap menjalankan dan menerapkan kebijakan dari Pemerintah tersebut," pungkas Deden.
Pemerintah sebelumnya dikabarkan akan melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jika kenaikan harga BBM subsidi tidak dilakukan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak lagi sebesar Rp 198 triliun.
"Kami perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI (23/8/2022).
Baca Juga: Diskusi Panjang Para Menteri, Nasib Harga Pertalite Masih Belum Final