Misalnya dalam setahun terakhir Jokowi mewajibkan agar produsen nikel memprioritaskan penggunaan untuk kebutuhan produksi baterai kendaraan listrik di dalam negeri.
Kebijakan itu diyakini bisa efektif, lantaran Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia.
Presiden juga menginginkan kebijakan menghentikan ekspor nikel dan bahan mentah lain, serta meningkatkan nilai tambah produk hasil tambang di dalam negeri.
Selain memberikan subsidi pada kendaraan listrik, Budi menuturkan, sebagai regulator transportasi, ia juga mempertimbangkan untuk memberikan subsidi sebagai upaya konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi listrik.
Meski demikian, ia menegaskan, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait, sehingga saat ini sedang dipelajari lebih lanjut supaya tujuan utamanya tepat sasaran.
Baca Juga: Sabar Bos, Motor Listrik Konversi Harus Dites Dulu Biar Dapat STNK Baru