"Rencananya disewakan," kata Syamsuddin.
Menurut Syamsuddin, kebijakan tersebut juga untuk menghindari pengadaan atau peremajaan mobil dinas.
Hal itu tentunya akan menambah pengeluaran.
Ada pun tunjangan mobilisasi, menurut Syamsuddin, menggunakan anggaran yang selama ini digunakan untuk kegiatan kedinasan.
Syamsuddin mengakui selama ini penggunaan mobil dinas sangat boros.
"Untuk angkanya saya tidak hafal, ada di kantor datanya. Yang jelas, lebih boros bila ditanggung pemerintah daerah," sebutnya.
Salah satu pejabat yang harus menyerahkan mobil dinasnya dan mendapatkan tunjangan Rp 15 juta per bulan adalah Kepala Dinas Kominfo, Ardiansyah.
"Kalau menurut saya, ini lebih enak. Karena kami bisa menggunakan tunjangan tersebut untuk mencicil mobil seperti yang sudah saya lakukan saat ini," katanya.
Menurutnya, membeli mobil dengan cara mencicil lebih menguntungkan daripada menyewa.
Ardiansyah mengaku selama ini menggunakan mobil dinas untuk pekerjaan seperti kunjungan kerja.