Otomotifnet.com - Ada kabar mengejutkan dari proyek tol Serang-Panimbang.
Warga yang kegusur proyek tol ini diminta kembalikan Uang Ganti Rugi (UGR) yang sudah terima sebelumnya.
Total ada 21 warga di Tunjung Teja, Serang, Banten yang dimintai kembalikan UGR senilai Rp 4,6 miliar.
Pengembalian harus dilakukan warga karena putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.
Alia, salah satu warga mengaku bingung bila harus mengembalikan uang ganti rugi lahan yang telah dibayarkan Kementerian PUPR.
Sebab, uang pembayaran telah dibagikan ke keluarga sebagai warisan dari orangtuanya.
"Tentu bingung mau mengembalikannya gimana, karena posisinya uang ini bukan milik sendiri, tapi uang waris," jelasnya melalu sambungan telepon, (30/10/23) dilansir Kompas.com.
"Sudah dibagi-bagi ke keluarga lainnya juga," kata Alia.
Alia mengaku memiliki 2 bidang tanah yang terdampak pembangunan Tol Serang-Panimbang di Desa Bojong Catang, Tunjung Teja, Serang, Banten.
Kedua bidang tanah masing-masing memiliki luas 470 meter persegi dan 2.401 meter persegi dengan nilai total Rp 717 juta dengan nilai appraisal Rp 250.000 per meter.
"Saya baru menerima sekitar Rp 300 jutaan, masih ada sisa pembayaran juga yang belum dibayarkan oleh pemerintah saat kita menang di kasasi," ujar Alia.
Meski begitu, Alia telah berkoordinasi langkah-langkah hukum yang akan ditempuh dengan kuasa hukum warga selanjutnya.
Termasuk, lanjut Alia, melakukan gugatan kembali ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan bagi warga.
"Kita tunggu saja semuanya dan memang kita menunggu (langkah selanjutnya), kan diputusan itu tidak ada yang menang dan kalah posisinya," kata Alia.
Kuasa hukum warga, Ridwan Kusnandar mengatakan, sudah berkomunikasi dengan 7 warga termasuk Alia terkait langkah hukum selanjutnya, termasuk dengan melakukan gugatan ulang ke pengadilan.
"Terkait upaya yang akan dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan (kepada klien) yang tujuh orang (untuk melakukan) upaya hukum gugat ulang di pengadilan," kata Ridwan.
Menurut Ridwan, Kementerian PUPR seharusnya tetap menjalankan kesepakatan awal yaitu upaya hukum hanya dilakukan hingga tingkat kasasi, sehingga putusan PK dinilai menjadi wanprestasi.
"Kenapa wanprestasi? karena sudah menyalahi kepekatan bersama. Ini sudah jelas dari hasil kesepakatan yang difasilitasi Pemkab Serang waktu proses banding disebutkan hanya sampai tingkat kasasi," ujar dia.
Selain itu, Ridwan kesepakatan sejak awal warga tidak akan memghalangi pembangunan Tol Serang-Panimbang.
"Kemudian, uang yang dititipkan di pengadilan dianggap sebagai DP (down payment). Dan ketiga nilai ganti rugi (lahan) berdasarkan putusan inkrah pengadilan yaitu sebesar Rp 250.000 per meter," tandas dia.
Baca Juga: Terima UGR Tol Jogja-Bawen Rp 4 Miliar, Nenek Jumirah Ngaku Ketakutan Dipalak Kadus Rp 1 Miliar