Otomotifnet.com - Presiden RI Joko Widodo, pada Selasa (21/4) telah memutuskan melarang masyarakat mudik dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan pada Kamis (23/4).
Juru bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, Permenhub mengatur larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020.
"Pengaturan transportasi ini, berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian, khususnya kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang,"
Baca Juga: Mudik Sudah Dilarang, Kemenhub Siapkan Peraturan Plus Sanksi
"Misalnya angkutan umum seperti bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kapal laut. Serta kendaraan pribadi baik itu mobil maupun sepeda motor," ujarnya.
Meski demikian, ada beberapa angkutan yang dikecualikan dari pelarangan dalam Permenhub ini.
Yaitu kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional berplat dinas, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah dan mobil barang/logistik dengan tidak membawa penumpang.
Lebih lanjut Adita mengungkapkan, larangan penggunaan transportasi berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk wilayah-wilayah PSBB, zona merah dan wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB seperti misalnya Jabodetabek.
“Untuk pengawasannya, di sektor transportasi darat akan dibangun pos-pos koordinasi atau kita sebut dengan check point yang lokasinya tersebar di sejumlah titik. Pos-pos ini akan dikoordinasikan oleh Korlantas Pori,” tutur Adita.
Dalam Permenhub tersebut diatur pula pemberian sanksi secara bertahap.
Mulai pemberian peringatan dan teguran secara persuasif hingga pemberian sanksi denda untuk para pengguna kendaraan pribadi yang membawa penumpang dengan tujuan untuk mudik.
Tahapannya, 24 April sampai 7 Mei 2020 diberi peringatan dan diarahkan untuk kembali (putar balik) ke asal perjalanan.
Tanggal 7 Mei sampai 31 Mei 2020 diarahkan untuk putar balik dan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Larangan mulai berlaku pada 24 April sampai 31 Mei 2020 untuk sektor darat dan penyeberangan.
| Editor | : | Toncil |
KOMENTAR