Pemerintah Genjot Industri Kendaraan Listrik, Begini Terobosannya

Otomotifnet.com - Ditegaskan bahwa pada 2025, produksi kendaraan listrik berbasis baterai di tanah air mencapai 400 ribu unit. Demi mewujudkan hal tersebut, Pemerintah terus genjot pengembangan industri kendaraan listrik.

Hal ini disampaikan oleh Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (18/2/2021).

Caranya dengan terus melakukan upaya terobosan untuk mempercepat pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Hal ini sejalan dengan tren dunia yang bergerak ke arah penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan.

“Pemerintah telah menetapkan target bahwa pada tahun 2025 produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 400 ribu unit untuk roda empat, dan 1,76 juta unit roda dua,”

Baca Juga: Filipina Terapkan Safeguard Impor Mobil, Kemenperin Tanggapi Begini

“Target produksi ini akan terus meningkat hingga pada tahun 2030, yang akan mencapai 600 ribu unit roda empat dan 2,45 juta unit roda dua,” beber Taufiek.

Lebih lanjut Ia menambahkan, sasaran tersebut ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian target pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% pada tahun 2030.

Selain itu juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama produsen otomotif dunia.

“Pengembangan kendaraan listrik bahkan diyakini dapat menarik investasi di sektor industri komponen utama seperti baterai, motor listrik dan Power Control Unit (PCU) yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi,” imbuh Taufiek.

Sejalan hal tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan beleid untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, terkait percepatan program KBLBB untuk transportasi jalan.

Diselenggarakan melalui percepatan pengembangan industri KBLBB dalam negeri, pemberian insentif, penyediaaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBLBB, pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBLBB, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Di samping itu, Kemenperin telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

Serta Permenperin No. 28 Tahun 2020 terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap (CKD) dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (IKD).

Baca Juga: Industri Motor Listrik Dikebut, Kemenperin Usung Circular Economy

Dirjen ILMATE menegaskan, akselerasi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri juga dilakukan dengan meningkatkan awareness masyarakat.

Salah satunya dilaksanakan melalui kerja sama antara Kemenperin dengan New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

Yakni untuk melaksanakan pilot project “The Demonstration Project To Increase Energy Efficiency Through Utilization Of Electric Vehicle And Mobile Battery Sharing”.

“Proyek demonstrasi kendaraan listrik hasil kerja sama dengan NEDO Jepang ini bertujuan untuk mengenalkan kendaraan listrik dan teknologi battery sharing,”

“Dan tentu saja akan mendorong tumbuhnya pasar sebagai basis pembangunan industri kendaraan listrik di dalam negeri,” bilang Restu Yuni Widayati, Plt. Direktur IMATAP Kemenperin.

Restu menyampaikan, pilot project ini tidak hanya berupa uji coba kendaraan listrik yang akan dilaksanakan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Bali.

Namun juga dilakukan studi kendaraan listrik oleh Konsorsium Institusi R&D Indonesia yang terdiri dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

Kemudian Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Udayana, serta Universitas Indonesia.

Baca Juga: Target Investasi Manufaktur Rp 323,56 Triliun, Digeber Tahun Depan

Restu menambahkan, proyek kendaraan listrik ini dilakukan melalui beberapa skema seperti penggunaan sepeda motor listrik oleh konsumen langsung (skema B to C), pegawai instansi pemerintah (skema B to B to C).

Kemudian pelaku bisnis (B to B), dan melibatkan sebanyak 300 unit kendaraan roda dua (EV bike), 1000 unit baterai, 40 unit baterai exchanger station (BEx Station) dan 4 unit kendaraan roda empat (Mikro EV).

Salah satu bentuk implementasi skema B to B to C, yaitu kerja sama penggunaan motor listrik dengan satuan kerja di lingkungan Kemenperin di Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

“Pengguna akan merasakan pengalaman baru mengendarai sepeda motor listrik dan teknologi battery sharing yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan penukaran baterai secara langsung pada baterai exchanger station tanpa waktu tunggu,” sambungnya lagi.