Harga Pertalite Tembus Rp 17.200 dan Solar Rp 18.150, Andai Subsidi Tidak Ada

Ferdian - Sabtu, 9 Juli 2022 | 13:35 WIB

Rianto Prasetyo/GridOto.com

Ilustrasi Isi BBM di SPBU Pertamina

Otomotifnet.com - Tanpa adanya subsidi dari pemerintah, harga Solar dan harga Pertalite bisa melonjak tinggi.

Tingginya harga pertalite dan harga solar ini bisa terjadi imbas melonjaknya harga minyak mentah.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, harga keekonomian untuk harga Solar atau Biosolar saat ini mencapai Rp 18.150 per liter, sementara harga Pertalite Rp 17.200 per liter.

Artinya, untuk setiap liter Solar yang dibeli masyarakat, pemerintah membayar subsidi sebesar Rp 13.000, sementara untuk Pertalite sebesar Rp 9.550.

Untuk Pertamax sendiri, Nicke mengatakan, Pertamina masih membanderol Rp 12.500 per liter.

Padahal untuk jenis RON 92, para kompetitornya sudah menetapkan sekitar Rp 17.000 dengan harga keekonomian pasar mencapai Rp 17.950.

"Kita masih menahan dengan harga 12.500, karena kita juga pahami kalau Pertamax kita naikkan setinggi ini, maka shifting ke Pertalite akan terjadi, dan tentu akan menambah beban negara," ujar Nicke, dalam keterangan resminya (8/7/2022).

Nicke juga mengatakan, kenaikan harga minyak yang sangat tinggi ini tentu berimbas pada krisis energi di beberapa negara.

Pertamina berusaha membuat perencanaan yang akurat dengan menyeimbangkan aspek ketahanan energi nasional dan kondisi korporasi.

Nicke menjelaskan, pihaknya tak hanya menjaga pasokan secara nasional, tapi juga per wilayah hingga SPBU, karena stok yang diperlukan berbeda untuk jenis produknya.

"Kita tidak menyamaratakan jumlah untuk seluruh daerah, tetapi disesuaikan, karena ada daerah yang solarnya tinggi, ada yang Pertalite-nya tinggi, ada juga Pertamax-nya. Ini kita coba lihat satu per satu dengan digitalisasi SPBU," ujarnya.

Adanya peningkatan mobilitas masyarakat yang tinggi pasca-pandemi juga ikut mengerek tren penjualan bahan bakar.

Bila terus berlanjut, diperkirakan Solar dan Pertalite bakal melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

Nicke menjelaskan, pihaknya berusahan menjaga kuota agar tidak over.

Karena itu diupayakan langkah agar penyerapannya tepat sasaran mengingat dari data Kementerian Keuangan, 40 persen penduduk miskin dan renta hanya mengonsumsi 20 persen BBM, sementara 60 persen teratas mengonsumsi 80 persen BBM subsidi.