Otomotifnet.com - Wacana penerapan jalan berbayar di DKI Jakarta belum terlaksana hingga saat ini.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo pun sebut soal kendalanya.
"ERP itu kami fokus sama regulasi. Jadi, masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi," ucapnya saat dikonfirmasi, (23/11/23).
Pembahasan soal regulasi program yang diklaim bertujuan mengatasi kemacetan di ibu kota ini, terus dikebut bersama DPRD DKI supaya bisa segera direalisasikan.
"Fokusnya di penyiapan regulasinya. Sekarang yang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan," tuturnya dikutip dari TribunJakarta.
Selain untuk mengatasi macet, belakangan terungkap program ERP ini dulu dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo saat dulu masih menjabat Gubernur DKI.
Tujuan awal hendak diterapkannya Electronic Road Pricing (ERP) untuk menutupi kerugian dari pembangunan MRT Jakarta dan LRT Jakarta.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 yang digelar di Hutan Kota GBK, Jakarta Pusat, (24/10/23) lalu.
"Menutup kerugian (MRT dan LRT Jakarta) itu dari sebelah mana? Dari anggaran apa? Dari income apa? Dari penerimaan apa? Itu yang harus dicari," kata Jokowi.
"Akhirnya ketemu, ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing," sambungnya.
Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi juga menyebut, perhitungan untung dan rugi selama ini jadi penghambat pembangunan moda transportasi massal di Ibu Kota.
Mantan Wali Kota Solo ini pun mencontohkan pembangunan MRT Jakarta yang sudah jadi wacana selama 26 tahun.
"26 tahun rencana itu ada, tapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya dikalkulasi, dihiting, selalu rugi," terangnya.
"Kesimpulan rugi, enggak berani meneruskan. Hitung lagi, kesimpulannya rugi lagi," tuturnya.
Baca Juga: Lumayan Juga, Keuntungan Jalan Berbayar di Jakarta Tembus Rp 60 M Per Hari
| Editor | : | Panji Nugraha |
| Sumber | : | tribunjakarta |
KOMENTAR