Otomotifnet.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kekeuh menaikan Pajak Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor (PBBKB) jadi 10 persen.
Kebijakan ini spontan dapat banyak kritikan, termasuk dari para ahli.
Ahli menyebut, kenaikan pajak BBM untuk mengerek pendapatan daerah justru kontradiktif.
Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan, kenaikan PBBKB justru berpotensi mengerek harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
"Kenaikan PBBKB tidak tepat dijadikan pilihan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kalau ingin meningkatkan pendapatan jangan BBM yang jadi sasaran," kata dia, dalam keterangannya, (19/2/24) menukil Kompas.com.
Lebih lanjut Ferdy menyebutkan, kebijakan yang berpotensi mengerek harga BBM itu menjadi kontradiktif dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia menghkawatirkan adanya potensi penurunan aktivitas perekonomian atas penerapan kenaikan PBBKB dan menciptakan pergeseran pengguna non subsidi ke BBM subsidi.
"Masyarakat sudah kesulitan cari duit nanti perekonomiannya seperti apa? Seharusnya kebijakan publik itu harus berpihak ke rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji meminta pemerintah provinsi untuk menunda kebijakan kenaikan tarif PBBKB, sebab kebijakan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik.
"Sosialisasi kita rasakan kurang, dan (ada) masalah sosial lainnya. Jadi kami mengimbau itu betul-betul diperhatikan oleh Pemda setempat," ujar dia, di Jakarta, (30/1/24).
Kementerian ESDM pun telah mengambil sikap untuk berkomunikasi terkait masalah kenaikan PBBKB tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
| Editor | : | Panji Nugraha |
| Sumber | : | kompas |
KOMENTAR