PENGETAHUAN DASAR
Program bimbel yang telah berlangsung sebulan di Satuan Pelaksana Administrasi (Satpas) SIM Daan Mogot, langsung mendapat apresiasi positif. Pimpinan Polri melalui Korlantas memberi penghargaan dan memerintahkan seluruh Polda se-Indonesia mempelajari program bimbel ini. Pekan lalu, 22 Polres (bagian lantas) se-Jawa Barat melakukan studi banding sekaligus pelatihan.
"Program bimbel ini merupakan implementasi dari Gerakan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) jalan. Tujuannya membekali para pemohon SIM dengan pengetahuan yang matang tentang aturan dan etika dalam berlalu lintas.Hingga akhirnya mampu mereduksi angka kecelakaan," ujar Kompol M Arsal Sahban SH,SIK,MM,MH, Kasie SIM Daan Mogot.
OTOMOTIF pun ikut sebagai peserta bimbel. Masuk di sebuah ruangan lantai dua dengan kapasitas sekitar 50 tempat duduk, peserta mendapat pengetahuan dasar peraturan dan tata cara berlalu lintas, marka dan rambu lalu lintas, teknik dasar mengemudi serta etika berlalu lintas.
Sekitar 30 menit instruktur bimbel yang diberdayakan dari petugas SIM Daan Mogot, menyampaikan secara runut dan sederhana. Juga disediakan waktu untuk sesi tanya jawab. Dan peserta pun tampak antusias mengikuti program yang belum pernah diikuti sebelumnya ini.
"Ya, banyak hal yang didapat. Contoh paling sederhana, selama ini kan katanya tidak boleh menyalip dari sebelah kiri. Tapi, ternyata boleh juga kok. Misalnya mobil yang sebelah kanan berhenti di lampu merah dan hendak belok kanan. Nah, kita yang lurus boleh menyalip sebelah kiri. Dan masih banyak lagi soal pengetahuan dasar yang saya dapatkan," ujar Vera, ibu seorang anak yang gagal saat mengikuti ujian teori.
Selama ini, lanjut Arsal, pemohon SIM datang nyaris nol pengetahuan. Padahal yang benar tentu pemohon harus belajar dulu. "Pergi ujian itu kan mestinya siap. Belajar dulu melalui bimbel. Jadi kalau lulus sudah benar-benar paham bagaimana berlalu lintas yang benar. Nah, makanya program di bawah kendali Dirlantas Kombes Pol Drs Dwi Sigit Nurmantyas, SH,M Hum ini kemudian dijadikan pilot project," lanjut Arsal.
TERGANTUNG POLISI
Adanya bimbel untuk pemohon SIM baru ini juga mendapat pujian dari Azaz Tigor Nainggolan, Ketua Dewan Transportasi Jakarta. "Ini merupakan terobosan yang perlu didukung. Karena pengetahuan dasar dan etika berlalu lintas itu penting. Banyak orang bisa membawa mobil, tapi tidak banyak yang bisa membaca rambu-rambu dan sebagainya," ungkap Tigor.
Pria yang juga pemilik beberapa angkutan metromini ini mengharapkan agar tidak ada lagi mendapatkan SIM dengan cara sangat mudah. Soalnya, lanjut Tigor, ia masih mendapati banyak calo dan mafia dalam pembuatan SIM ini. Malah seorang temannya yang baru mengajukan pembuatan untuk SIM A dan C dengan membayar Rp 1,5 juta. "Ya lewat calo, dan prosesnya sangat cepat seperti di jalan tol," lanjutnya.
Padahal kalau melalui prosedur mengikuti ujian teori dan praktek, untuk mendapatkan kedua SIM itu hanya sekitar Rp 300 ribu."Mafia ini yang perlu dikontrol, meski saya percaya itu sangat susah. Harus ada kemauan keras untuk mengikis mafia SIM yang tentu melibatkan petugas kepolisian itu," tutur Tigor.
Sementara pengamat pendidikan Darmaningtyas,melihat meski programnya bagus tapi tergantung dari penyelenggara SIM (polisi) itu sendiri. "Jika polisi melakukan pengetatan syarat mendapatkan SIM, maka masyarakat akan mengikutinya," kata Darmaningtyas itu.
Namun lanjut pria asal Yogyakarta menuturkan kalau dalam prakteknya yang mengikuti proses benar tidak lulus-lulus sementara dibuka cara lain yang lebih mudah. Maka dengan sendirinya masyarakat akan ikut. "Tapi kalau polisi pun memberikan apresiasi pada proses yang benar, masyarakat akan patuh. Makanya program bimbel ini harus menjadi tonggak proses pembuatan SIM yang benar," sebutnya. (mobil.otomotifnet.com)