Jakarta – Tak hanya akan memukul industri otomotif nasional, wacana kenaikan uang muka atau DP dari (Down Payment/DP) dari 10-15 persen menjadi 30 persen juga dirasakan akan mengancam stabilitas ekonomi nasional.
Hal ini disampaikan oleh Jongkie D. Sugiarto, Ketua I Gaikindo saat kofrensi pers Gaikindo pekan lalu. Menurutnya, kenaikan DP ini merupakan langkah yang kontra produktif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Ini aneh, katanya pemerintah menyatakan ingin menambah investasi asing lewat pasar otomotif yang berkembang. Katanya mau menjual satu juta unit pada 2013 untuk membuktikan pasar yang besar. Tapi wacana ini justru keluar dari trek tersebut,” jelas Jongkie.
Selain itu, Jongkie mengkhawatirkan permasalahan kenaikan DP akan merembet panjang. Mulai dari penurunan jumlah produksi pabrik baik produsen mobil dan komponen yang tentu berdampak pada rasionalisasi pekerja.
Lalu, pengurangan jumlah dealer dan sales. Hingga memukul semua yang berhubungan dengan industri tersebut, seperti lembaga leasing dan pekerjanya.
Menurutnya, hal ini bukan hanya menghambat laju ekonomi Indonesia yang sedang stabil saat ini. Kegiatan ekonomi yang mengandalkan moda transportasi sebagai penggeraknya juga dipastikan terguncang.
“Sebagai contoh, saat suatu daerah membutuhkan kedaraan komersil untuk mengangkut hasil bumi, namun keinginan mereka batal karena DP mobil sebanyak 30 persen dirasa memberatkan. Dan hasilnya, kegiatan transportasi terhambat yang tentu berdampak ekonomi mereka juga terhambat,” urai Jongkie.
Rizwan Alamsjah Ketua IV Gaikindo menimpali, “Transportasi adalah urat darah ekonomi. Kalau transportasi turun, sektor ekonomi juga turun,” pungkasnya.
Saat ini saja, pendapatan negara melalui sektor otomotif mencapai 26 persen. “Namun jika rencana jadi dilaksanakan, maka potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor ini dapat menyentuh 15 persen,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata yang juga merasa keberatan akan rencana tersebut. (mobil.otomotifnet.com)
Hal ini disampaikan oleh Jongkie D. Sugiarto, Ketua I Gaikindo saat kofrensi pers Gaikindo pekan lalu. Menurutnya, kenaikan DP ini merupakan langkah yang kontra produktif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Ini aneh, katanya pemerintah menyatakan ingin menambah investasi asing lewat pasar otomotif yang berkembang. Katanya mau menjual satu juta unit pada 2013 untuk membuktikan pasar yang besar. Tapi wacana ini justru keluar dari trek tersebut,” jelas Jongkie.
Selain itu, Jongkie mengkhawatirkan permasalahan kenaikan DP akan merembet panjang. Mulai dari penurunan jumlah produksi pabrik baik produsen mobil dan komponen yang tentu berdampak pada rasionalisasi pekerja.
Lalu, pengurangan jumlah dealer dan sales. Hingga memukul semua yang berhubungan dengan industri tersebut, seperti lembaga leasing dan pekerjanya.
Menurutnya, hal ini bukan hanya menghambat laju ekonomi Indonesia yang sedang stabil saat ini. Kegiatan ekonomi yang mengandalkan moda transportasi sebagai penggeraknya juga dipastikan terguncang.
“Sebagai contoh, saat suatu daerah membutuhkan kedaraan komersil untuk mengangkut hasil bumi, namun keinginan mereka batal karena DP mobil sebanyak 30 persen dirasa memberatkan. Dan hasilnya, kegiatan transportasi terhambat yang tentu berdampak ekonomi mereka juga terhambat,” urai Jongkie.
Rizwan Alamsjah Ketua IV Gaikindo menimpali, “Transportasi adalah urat darah ekonomi. Kalau transportasi turun, sektor ekonomi juga turun,” pungkasnya.
Saat ini saja, pendapatan negara melalui sektor otomotif mencapai 26 persen. “Namun jika rencana jadi dilaksanakan, maka potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor ini dapat menyentuh 15 persen,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata yang juga merasa keberatan akan rencana tersebut. (mobil.otomotifnet.com)