Keluar Masuk Jakarta Wajib Bawa SIKM, Enggak Punya Denda Rp 250 Ribu

M. Adam Samudra,Irsyaad Wijaya - Sabtu, 23 Mei 2020 | 17:30 WIB

(Ilustrasi) Pengawasan kendaraan di Posko Terpadu Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (M. Adam Samudra,Irsyaad Wijaya - )

Otomotifnet.com - Bagi masyarakat yang ingin keluar masuk Jakarta wajib menunjukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) mulai 22 Mei 2020 kemarin.

Kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020, tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Mulai hari ini sudah diberlakukan Surat Izin Keluar Masuk Jakarta, jadi nanti yang akan menindak adalah dari pihak Satpol PP," ucap Kasie Gar Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Tri Waluyo.

"Sedangkan Polisi hanya membantu memberhentikan kendaraan," kata Tri Waluyo.

Baca Juga: Rest Area Tetap Beroperasi Penuh, Hanya Dibatasi Akses Keluar Masuk

Tri menegaskan, surat izin itu harus bisa ditunjukkan di 12 titik pemeriksaan wilayah Jakarta dengan perbatasan.

"Nanti akan digabung di setiap check point, bagi masyarakat yang ingin keluar harus ada surat izin dari DKI, kalau tidak ada surat ada dendanya sekitar Rp 100-250 ribu," tegasnya.

Lantas bagimana cara mendapatkan surat tersebut?

Berdasarkan laman milik Pemprov DKI Jakarta, corona.jakarta.go.id, hanya membutuhkan enam tahap untuk mendapatkan SIKM secara daring.

Cara mendapatkan SIKM wilayah DKI Jakarta secara daring:

1. Buka situs corona.jakarta.go.id/izin-keluar-masuk-jakarta

2. Klik tombol 'Urus SIKM' yang ada di bagian atas maupun bawah laman tersebut, nantinya akan diarahkan ke halaman JakEvo

3. Pemohon SIKM diminta untuk mempersiapkan berkas persyaratan

4. Isi formulir permohonan SIKM

5. Cek secara berkala progres pengajuan perizinan

6. Cetak dokumen

Dalam pengurusan SIKM, pihak Pemprov DKI Jakarta tidak memungut biaya alias gratis.

Namun apabila warga menemukan adanya biaya pengurusan, dapat melaporkan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau bisa juga melalui saluran pengaduan Cepat Respon Masyarakat.