Sementara itu, sebelumnya Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi meyakini, upaya menggratiskan BBNKB akan mendongkrak pendapatan daerah 2020 dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Seperti program di Jawa Barat, balik nama gratis tetapi PKB-nya tetap bayar. Agar kita ada pemasukan,” jelas Rasyidi.
Ia memaparkan, berdasarkan proyeksi pada rapat kerja di Komisi C DPRD DKI Jakarta, realisasi pendapatan daerah diproyeksikan hanya sebesar Rp 47,1 triliun sebagai imbas pandemi corona.
Proyeksi realisasasi tersebut hanya sebesar 53,6 persen, dari total APBD DKI tahun anggaran 2020 sebesar Rp 87,95 triliun.
Jika stimulus tersebut dikabulkan, diharapkan mampu menutup defisit APBD DKI Jakarta. “Seharusnya selisih lebih dari pendapatan dan belanja digunakan untuk penanganan Covid-19,”
“Sementara saat ini pendapatan kita Rp 47,1 triliun, sedangkan belanja Rp 50 triliun. Jadi masih minus Rp 2,9 triliun dan belum termasuk untuk penanganan corona,” ungkapnya lagi.