Tetapi proses untuk menuju pemberlakuan aturan tersebut sudah dimulai.
Menurut Taslim, dalam penerapannya setidaknya dua proses yang harus dijalankan.
Yakni mengubah regulasi (Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Regident Ranmor) dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak kaget.
Pihaknya menjelaskan, aturan ini sebenarnya sudah ada pada 2015.
Namun saat itu masih dalam bentuk peraturan pemerintah, bukan inpres.
"Kami dari pengemban fungsi regident waktu itu ada kecenderungan minta ditunda dengan pertimbangan perlu sosialisasi dan minta pengelolaan BPJS diperbaiki terlebih dahulu," kata Taslim, (20/2/22).
Saat itu, Kepolisian tak mau membebani masyarakat dengan kewajiban BPJS.
Kendati demikian, Taslim menegaskan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah ini.
Selain bertugas sebagai stabilisator dengan menjamin kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Taslim menyebut Polri juga berperan sebagai dinamisator.
Hal itu dengan mendorong komponen masyarakat untuk dinamis dalam menghasilkan produk-produk untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
"Dukungan Polri dalam menjamin ketaatan memenuhi kewajiban BPJS bagi pemilik kendaraan bermotor (ranmor), adalah bagian dari sifat tugas sebagai dinamisator ini," kata dia.
Lebih lanjut, Taslim mengatakan, Polri harus koordinasi dengan Samsat agat tak menimbulkan persoalan lain.
"Misalnya, bagaimana dengan kewajiban pembayaran pajak kendaraan, apakah akan diterapkan denda atau tidak ketika masa pajak sudah jatuh tempo," terangnya.
"Sementara STNK kita pending terkait kewajiban BPJS yang belum dipatuhi," ungkapnya.
Baca Juga: Alamat di SIM dan KTP Ketahuan Beda Saat Ditilang, Pak Polisi Respon Begini