"Kira-kira begini ilustrasinya, truk yang biasanya ngangkut 6 ton, karena dibikin ODOL sekarang enggak boleh, harus ikut kapasitas aslinya, 3 ton," urainya.
"Bisa bayangkan yang tadinya 6 ton satu truk, sekarang jadi mesti dua truk. Jadi jalanan bakal ramai, makin macet, harganya makin mahal," paparnya.
Dengan peningkatan biaya logistik akibat penerapan ODOL tersebut, menurut dia, akan berimbas pada kenaikan harga barang-barang.
Oleh sebab itu, diharapkan ada upaya pemerintah untuk membantu mengatasi persoalan ini.
Hariyadi mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima dari rekan-rekan pengusaha truk, saat ini populasi truk di Indonesia tercatat sebanyak 5,7 juta unit.
Dari jumlah itu, hanya 20 persen yang tidak diklasifikasikan sebagai angkutan ODOL.
"Jadi ini yang sangat siginifikan, yang akan memicu inflasi," ujarnya.
"Jadi ODOL ini sekarang sedang kami minta perhatian pemerintah," tandasnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Hendro Sugiatno memastikan Zero ODOL tetap diberlakukan pada 2023, dan belum ada rencana penundaan.