| |
OTOMOTIFNET - Mumpung masih menunggu peraturan yang sedang dibuat di pemerintah pusat, tak sedikit kesuksesan ERP di negara-negara maju didukung oleh beberapa faktor.
Rekomendasi-rekomendasi pun datang dari beberapa pakar dan pengamat transportasi. Salah satunya koalisi warga untuk TDM (Transport Demand Management) yang sudah mempelajari sistem ERP beberapa tahun lalu.
Dalam rekomendasinya, koalisi menyebut beberapa prasyarat sebelum ERP diterapkan. Pertama, menyediakan sarana dan prasarana angkutan umum yang baik. “Minimal yang memiliki jalur busway yang telah beroperasi dengan baik dan maksimal,” jelas Azas Tigor Nainggolan, anggota koalisi yang juga ketua DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta).
Jangan seperti pada saat jalur busway pertama kali diterapkan di wilayah Matraman, Jaktim. “Warga marah karena satu jalan dipakai untuk jalur busway. Makanya prasarana harus mendukung dulu,” ujar Ari Muhammad yang juga anggota koalisi.
Selain itu, karena ERP salah satu tujuannya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, MTI merekomendasikan harus disediakan angkutan umum yang nyaman, aman, reliable, dan tarif terjangkau sehingga utilitas angkutan umum ini tidak jauh berbeda dengan utilitas kendaraan pribadi.
ERP dan perbaikan angkutan umum juga harus didukung dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pengguna sepeda. Fasilitas-fasilitas tersebut bisa menjadi feeder bagi angkutan umum dan sekaligus sebagai moda alternatif.
ERP tidak akan berhasil apabila diterapkan secara parsial, tidak terintegrasi dengan strategi lain. ERP akan berhasil apabila merupakan salah satu bagian dari sebuah integrated transport policy.
Lalu, ERP harus dilengkapi dengan sistem elektronik utuh (fully electronic). “Karena ini menyangkut transparansi, berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar,” sahut Ari lagi.
Lantas, segera dibentuk lembaga pengelola yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan badan ini diharapkan tak hanya menarik uang, tapi juga harus menyakinkan ke masyarakat, dana itu dipakai untuk apa,” imbuhnya.
Yang tak kalah penting lagi adalah sosialisasi ke masyarakat. Karena ini sistem yang benar-benar baru di Tanah Air, khususnya bagi warga Jakarta dan sekitarnya.
Selain itu, ERP harus diterapkan dalam kondisi seluruh ruas jalan di dalam satu kota telah mengikuti standar desain jalan perkotaan yang telah ditetapkan dan perilaku pengemudi mengikuti peraturan tata cara berlalu lintas yang berlaku.
Hal itu untuk menghindari tuduhanbahwa kemacetan sebenarnya karena standar desain jalan yang tidak tepat dan perilaku pengemudi yang tidak teratur.
Peningkatan standar desain termasuk menghilangkan penggunaan ruas jalan dan trotoar untuk hal-hal yang tidak semestinya (contoh pedagang kaki lima), membatasi parking on-street, pembatasan akses untuk jalan-jalan tertentu dan aplikasi manajemen lalu lintas yang tepat (seperti lampu lalu lintas, marka, median, rambu, dan lain-lain).
Ada satu lagi, penegakan hukum harus tegas!
Penulis/Foto: Pj / Panji
| Editor | : | Editor |
KOMENTAR