Ganjil Genap Disebut Tak Efektif, Pengamat Sarankan Jakarta Pakai Sistem Ini Atasi Kemacetan

Otomotifnet.com - Diterapkannya aturan ganjil genap di DKI Jakarta sejak 3 Agustus 2020 dinilai pengamat transportasi, Budiyanto tak akan menyelesaikan masalah kemacetan.

Budiyanto menyarankan agar sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang menyebabkan kemacetan serta udara buruk di Jakarta.

"Pembatasan melalui ganjil genap, itu tidak mengurangi (kepadatan kendaraan) tapi malah mendorong orang beli mobil. Selain itu, sudah banyak terjadi, orang mengakalinya dengan memalsukan pelat nomor kendaraan. Saya rasa (ERP) bisa mengatasi itu," kata Budiyanto (5/8/2020)

Budiyanto menambahkan, secara tidak langsung, jalan berbayar atau ERP sudah menjadi salah satu cara pemerintah dalam membatasi kendaraan yang melewati ruas jalan.

Baca Juga: Indonesia Traffic Watch Minta Pemprov DKI Jakarta Tunda Ganjil Genap, Ini Pertimbangannya

"Jika ingin lewat, silakan saja, tapi mereka harus bayar. Jika tidak ingin melewati, silakan mencari jalan lain," ucapnya.

Untuk diketahui, ERP ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru di dunia lalu lintas.

Karena sistem jalan berbayar ini sudah lama diterapkan di beberapa negara seperti Singapura, Jepang, Malaysia dan Inggris.

Jalan berbayar atau ERP digagas untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Baca Juga: Ganjil Genap Jakarta Berlaku Seharian Penuh, Tunggu Hasil Evaluasi Dulu

Pasalnya, DKI jakarta saat ini dikatakan sebagai kota termacet di Indonesia seiring populasi kendaraan yang semakin bertambah banyak setiap tahunnya.

Bahkan saking parahnya, kemacetan di Jakarta bisa terjadi hampir setiap hari. Tak heran, kemacetan kemudian menjadi salah satu masalah yang harus segera dicari solusinya.

Untuk itu, penerapan ERP patut disertai berbagai instrumen lainnya supaya optimal seperti ketersediaan transportasi yang memadai.

"Tetap perlu ada kajian yang mendalam dari beberapa aspek sehingga program tersebut dapat diterima masyarakat dengan baik. Sebelum eksekusi perlu ada tahapan yang jelas," tutupnya.