/photo/2020/04/12/676859361.jpg)
Otomotifnet.com - Pemerintah masih belum memberi keputusan mengenai boleh atau tidaknya masyarakat untuk mudik Lebaran tahun 2021.
Boleh atau tidaknya mudik Lebaran baru akan diputuskan pemerintah beberapa hari sebelum Ramadan.
"Mudik Lebaran itu belum kita putuskan. Nanti, saya kira, tidak lama lagi menjelang Puasa, itu nanti akan ada keputusan. Nanti dilakukan rapat kabinet," kata Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin saat Kunjungan Kerja ke Lampung (22/3/2021).
Pernyataan Wapres sekaligus mementahkan penyataan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Sebelumnya, Budi menegaskan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021.
Baca Juga: Mudik Lebaran 2021 Dipastikan Menhub Tak Dilarang Pemerintah
Pemerintah, ujar Ma'ruf, pada prinsipnya akan mempertimbangkan dampak dari mudik Lebaran yang dilakukan ketika pandemi Covid-19 masih terjadi.
"Kalau dibolehkan dan kalau dilarang dampaknya bagaimana pada peningkatan penularan. Saya kira akan ada perhitungan-perhitungan. Kalau dampaknya akan besar, pasti akan dilarang. Kalau memang bisa diminimalisasi tentu ada caranya, tapi putusannya nanti saya kira, yang terbaik," ujar Wapres.
Ma'ruf mengatakan, pemerintah sangat menyadari bahwa masyarakat Indonesia memiliki tradisi mudik. Akan tetapi ada hal yang dipertimbangkan.
"Ada bahaya yang kita hadapi kalau itu kita buka. Karena itu, nanti pertimbangannya seperti apa, nanti dilakukan rapat kabinet, barangkali itu," ujarnya.
Baca Juga: Mudik Lebaran Tak Dilarang Pemerintah, Dishub Jabar Harap Vaksinasi Awak Angkutan Dipercepat
Menteri Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan 20 pemangku kepentingan.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan hingga Pertamina terkait persiapan mudik Lebaran 2021," kata Budi.
Koordinasi ini, lanjut Budi, tentunya adalah mandat dari Kemenhub untuk melakukan persiapan kegiatan lalu lintas termasuk lebaran melalui diskusi.
"Saat ini kami telah berdiskusi seperti apa nanti teknis di lapangan dalam pelaksanaan mudik. Diskusi ini tentunya dengan Kapolri," kata Budi.
Baca Juga: Pajak Kendaraan Hybrid Bakal Dinaikkan, Jadi Langkah Pemerintah Gaet Investor?
Selain itu, kata Budi, untuk kebijakan mudik Kemenhub juga telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.
"Pertemuan dengan para pemangku kepentingan ini direncanakan digelar dalam dua sesi. Sesi pertama sudah digelar membahas soal kebijakan terkait mudik. Sesi kedua terkait operasional yang dipimpin oleh Polri," ujar Budi.
Budi mengatakan Gugus Tugas mengkoordinasikan segala keputusan berkaitan dengan mudik, sementara kepolisian mengkoordinasikan berkaitan dengan di lapangan.
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR