Pihaknya melalui UPT Bapanda di kabupaten dan kota sudah mencoba komunikasi dengan pemerintah setempat.
Sebagai upaya agar tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut bisa segera dianggarkan dan dibayarkan pajaknya.
"Jadi sudah ada kita komunikasi dengan beberapa daerah, seperti Pelalawan dan Kepulauan Meranti langsung dengan bupatinya, kemudian Kampar melalui kepala BPKAD,"katanya.
Dalam komunikasi itu, pihaknya minta kalau bisa di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tunggakan pajak mobil plat merah ini dianggarkan dan dibayar pajaknya. Karena pajak yang dibayar, kabupaten/kota dapat bagi hasil juga 30 persen.
"Jadi setelah jumpa dengan Bupati Pelalawan dan Kepulauan Meranti, mereka langsung mengingatkan kepala BPKAD-nya agar tunggakan pajak itu dianggarkan," katanya
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR