Kalau masa berlaku SIM berlaku seumur hidup, potensi kehilangan PNBP dari layanan SIM mencapai sekitar 60 persen setiap tahunnya.
"Dari data 2022, itu bisa hilang sekitar Rp 650 miliar dalam satu tahun," ujarnya.
Lebih lanjut Wawan menyebutkan, potensi pengurangan PNBP tersebut tentu akan berdampak terhadap operasional Polri.
Sebab, setoran tersebut akan berpengaruh terhadap kas negara, yang nantinya bakal digunakan lagi untuk belanja K/L.
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menjelaskan, pungutan PNBP diperlukan untuk operasional layanan K/L pengelola, termasuk Polri.
Oleh karenanya pungutan PNBP dalam penerbitan SIM diperlukan.
"Pada saat (negara) kita juga masih perlu banyak kebutuhan pembangunan iya kita juga pertimbangkan (PNBP)," ujarnya.
Isa menjelaskan, penerbitan SIM merupakan layanan publik yang dikategorikan sebagai layanan ekstra.
Alasannya tidak semua masyarakat bisa memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor pribadi.
"Dan orang ini membayar cost mendapatkan kartu SIM itu masih wajar," ucapnya.
Baca Juga: Hati Para Sopir Patah Berjamaah, Harapan SIM Seumur Hidup Pupus di Tengah Jalan
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR