Iwa mengatakan kementerian ini akan melakukan satu tahapan sampai ditetapkan badan usaha pengelola jalan tol tersebut.
"Ini investasi swasta, hanya mungkin nanti dipikirkan dari BUMD kita apakah bisa ikut. Seminiminal mungkin tidak melakukan pembebesan lahan, tapi menggunakan lahan di median jalan, baik itu di median jalan milik kota, povinsi, atau pusat," katanya.
Sekda mengatakan pembangunan jalan tol dalam kota ini akan diintegrasikan dengan pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).
Pembangunan BIUTR dalam tahapan merancang nota kesepahaman antara Kementerian PUPR, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung, mengenai sharing budget pembebasan lahan BIUTR.
(Baca Juga : Tol Trans Jawa Nyambung Dari Merak-Pasuruan, Ini Rincian Tarifnya)
"JICA (Japan Inernational Cooperation Agency) baru bisa approve (pembangunan BIUTR) kalau MoU sudah selesai," ujar Iwa Karniwa.
Iwa mengatakan MoU tersebut secepatnya ditandatangani tahun ini untuk mempercepat pembangunan BIUTR di Kota Bandung yang membentang dari Pasteur hingga Gedebage.
Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Dedi Taufik, mengatakan tol dalam kota, BIUTR, termasuk reaktivasi jalur kereta Bandung-Ciwidey, dan light rail transit (LRT) dari Terminal Kereta Cepat di Tegalluar ke Kota Bandung dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas warga di Bandung Raya.
"Itu untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Bandung, yang pada malam hari jumlahnya 2,5 juta orang, sedangkan pagi hari 3,7 juta orang, karena arus penduduk dari sekitarnya," kata Dedi Taufik.
(Baca Juga : Selain Di Pulau Jawa, Ada Tol Instagenic Di Sulawesi Utara)