Menhub, Budi Karya sebelumnya mengatakan, wacana tersebut seharusnya tak dilakukan.
Pasalnya, dalam sistem pengelolaan SIM, STNK dan BPKB sudah dilakukan dengan baik oleh Polri.
"Lebih bagus yang punya kelembagaan, kalau di daerah saya tidak punya lembaga, menjadi tidak efisien membuat lembaga baru di sana tentang efisiensi dan kompetensi," ungkap Budi Karya.