Atas dasar itu, Ia mengajak semua pihak bekerja sama dengan model produk pembiayaan yang telah disediakan dari World Bank dan ADB.
Menanggapi pengembangan ekosistem kendaraan listrik di tanah air, Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin menyebutkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi.
Salah satunya, Pemerintah belum menuntaskan instrumen pendukung dalam mengembangkan persemaian KBLBB ini.
“Terutama skema insentif dan disinsentif fiskal berbasiskan tingkat grCO2/km guna menciptakan kesetaraan harga jual antara KBLBB ICE vehicle, sehingga KBLBB mampu melakukan penetrasi pasar,” beber Safrudin.
Guna mendorong penetrasi kendaraan listrik, Pemerintah perlu segera membuat road map diantaranya mengenai jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Keypoint dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 KLBB : 1 SPKLU," kata Trihadimasyar, Vice President Pengembangan Teknologi PLN Persero.
Sebagai catatan, Pemerintah Pusat dan daerah telah memiliki program khusus untuk menggenjot penetrasi kendaraan listrik di Indonesia.
Baca Juga: Mirip Ajang Cari Jodoh, PEVS 2022 Jadi Ajang Networking Buat Karya Kendaraan Listrik Lokal
Yaitu Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen bagi konsumen.
Adapun di daerah, DKI Jakarta misalnya, telah menghapus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi konsumen kendaraan listrik.
Dilanjut, Bank Indonesia pun mengizinkan DP 0 persen untuk mobil listrik.
Sebagai penutup, ICCT Regional Lead ASEAN Francisco Posada mengatakan, pihaknya akan terus mendukung semua pihak terkait upaya akselerasi kendaraan listrik di Indonesia.
“Ini dilakukan melalui exchange of knowledge dan dukungan teknis,” ucap Francisco.