"Modus-modus dengan cara mengganti pelat nomor yang bukan untuk peruntukannya merupakan pelanggaran lalu lintas, sebagaimana diatur dalam pasal 280 Undang-Undang No. 22 th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (UU LLAJ)," ujarnya.
Pada pasal tersebut, dijelaskan bahwa pelanggarnya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
Selain itu, pelanggaran tersebut juga berpeluaang kepada perbuatan melawan hukum, yakni pemalsuan, sebagaimana diatur dlm pasal 263 KUHP.
"Dengan adanya modus mengganti pelat nomor kendaraan yang tidak pada peruntukan tentunya akan mempengaruhi keberhasilan dari program pembatasan lalu lintas dengan skema Gage dan tentunya juga akan mengaburkan hasil dari deteksi CCTV E-TLE," ujarnya.
Menurut Budiyanto, perlu ada pengawasan yang melibatkan banyak instansi.
Sehingga, penyalahgunaan pelat nomor dapat ditekan atau jangan sampai terjadi.
"Masing-masing Instansi memiliki direktorat pengawasa. Sehingga, perlu ada pendataan terhadap mobil mobil dinas yang digunakan oleh anggotanya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan kendaraan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Budiyanto mengatakan, dengan adanya modus pemasangan nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai pada peruntukannya, tentunya secara tidak langsung akan mereduksi tujuan diberlakukan program Gage dan hakikat penerapan E-TLE.
Baca Juga: Ini 42 Pelat Nomor Mobil Menteri di Indonesia, Presiden Pakai RI 1