Otomotifnet.com - Pengamat lingkungan hidup, Ahmad Safrudin selaku Direktur Eksekutif KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbal) menilai akhir-akhir ini mulai tumbuh serangan balik.
Yakni terhadap langkah pelaksanaan kebijakan subsidi kendaraan listrik yang terkait sustainable transport.
“Para politisi tertentu melakukan serangkaian langkah tricky menggandeng para pihak yang ingin kembali mempertahankan produk alat transportasi kotor,”
“Guna melindungi bisnis mereka yang telah lama menjadi beban bagi emisi pencemaran udara dan emisi GRK (Gas Rumah Kaca),” bilang Puput, sapaan akrabnya.
Masih menurutnya, mereka melakukan langkah mundur dengan menyerang dan bahkan berusaha menghentikan kebijakan kendaraan zero emission.
“Untuk itu, kiranya perlu diselenggarakan public dialog guna menjaga konsistensi pelaksanaan mandat menuju sustainable transport ini,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, kebijakan untuk menekan GRK telah dibahas sejak 25 tahun lalu.
Hingga akhirnya dirilis kesepakatan Kyoto Protocol, yang ditindaklanjuti pertemuan tahunan membahas mitigasi emisi GRK.
Kemudian menemukan momentumnya pada Climate Change Conference (COP21) di Paris, dengan lahirnya Paris Agreement.