Untuk pejabat instansi lembaga negara, pengajuannya diberikan kepada Inspektorat Badan Intelijen Keamanan.
Sedangkan untuk TNI, pengajuannya kepada Polisi Militer (POM).
“Nantinya kepala satuan tugas dari instansi bersangkutan akan memberikan pengajuan kepada Kadiv Propam. Nantinya akan dilakukan assesment terlebih dahulu,” kata Yusri dikutip dari Kompas.com.
Assessment yang dimaksud bertujuan untuk memeriksa track record serta riwayat dari pemohon.
Jika dijumpai ada poin-poin ketidaklayakan seperti pernah melakukan pelanggaran, pihak penguji berhak melakukan penolakan.
“Kalau sudah dinyatakan layak, barulah Kadiv Propam berkoordinasi dengan saya sebagai Regident. Nantinya sayalah yang mencetak langsung pelat tersebut di Korlantas Polri,” kata Yusri.
Rentetan prosedur pembuatan pelat nomor dewa memang terbilang panjang dan ketat.
Untuk memastikan supaya pengguna betul-betul layak dan tidak melakukan penyalahgunaan.
Baca Juga: Gampang Dikenali, Ini 8 Kode Pelat Nomor Dewa ZZ Terbaru Tiap Instansi