"Kedua, kuota JBKP juga kan sudah kita tetapkan sampai akhir tahun. Jadi tak ada rencana menyetop atau membatasi," sambungnya.
"Sampai saat ini tidak ada kecuali memang ada keputusan dari pemerintah pusat," lanjut Saleh.
Tetapi Ia mengakui bahwa terdapat rencana untuk menyalurkan lebih banyak jenis Pertamax Green dengan campuran Bioetanol yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
Hal serupa juga sebelumnya dipaparkan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting yang memastikan pihaknya masih memasok Pertalite.
Tapi pada beberapa SPBU Pertamina baru diakui belum mendapatkan alokasi.
"Alokasi BBM subsidi masing-masing SPBU ditentukan regulator, yaitu BPH Migas. Ada beberapa SPBU yang baru dibangun memang tak semua mendapatkan alokasi BBM subsidi," kata dia.
"Namun jumlah totalnya tidak sampai 5 persen. Artinya mayoritas masih menjual BBM Subsidi (Pertalite)," lanjut Irto.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Tbk) Nicke Widyawati mewacanakan untuk menggantikan Pertalite dengan jenis BBM lebih baik dengan minimum RON 92.
Hal itu sejalan upaya perusahaan mengimplementasikan Program Langit Biru Tahap 2 yang sesuai kebijakan KLHK.
"Kami akan keluarkan Pertamax Green 92-Pertalite dicampur etanol jadi 92. Jadi tahun depan 3 produk saja, Pertamax Green 92, 95 dan Turbo," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, (30/8/23) lalu.
"Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut," lanjutnya.
Adapun usulan revisi Perpres yang mengatur tata niaga BBM itu dinilai penting untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi Pertalite agar tak melampaui kuota yang ditetapkan APBN.
Baca Juga: Bukan Barcode Lagi, Beli Pertalite Akan Diwajibkan Pakai Kartu Khusus Ini