Otomotifnet.com - Penghapusan STNK dan nomor kendaraan yang mati hingga dua tahun dibiarkan oleh pemiliknya sudah sesuai dengan aturan.
Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur soal penghapusan STNK dan Nomor Kendaraan.
Dalam pasal 110 ayat (1) huruf b dinyatakan Ranmor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar Regident Ranmor atas pertimbangan pejabat Regident Ranmor.
(BACA JUGA: Cukup Batang Lidi Atau Tusuk Gigi, Alarm Motor Ini Bikin Maling Terkaget-Kaget)
Dalam ayat (3) disebutkan Penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat di bidang Regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika Ranmor, yang setelah lewat 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku STNK, tidak dimintakan Regident Perpanjangan.
Kasatlantas Polres Kota Tangerang Kompol Ari Satmoko mengungkapkan penghapusan ini tidak serta merta.
"Harus melalui beberapa proses dan tahapan peringatan kepada pemilik kendaraan. Isinya diinformasikan bahwa akan diadakan penghapusan data karena masa berlaku STNK sudah habis dan lewat 2 tahun," jelas Kompol Ari Satmoko.
Jadi, menurut Ari pejabat yang berwenang menghapus tidak akan melakukan penghapusan sebelum memberikan peringatan terlebih dahulu.
(BACA JUGA: Jual Mahal Nih, All New Brio Belum Keluar Harga, Stok Lama Tetap Enggak Mau Diobral)
Lantas jika data STNK terhapus, apakah si pemilik bisa meregistrasi kembali?
"Bisa. Prosesnya seperti prosedur pada kendaraan baru. Karena di anggap kendaraan tak memiliki surat. Kalau di kendaraan baru bisa disebut sebagai off the road. Nah, prosedurnya mirip dengan membuat on the road," jelas pria yang berkantor di Kawasan Tigaraksa, Tangerang ini.
Dalam proses membuat on the road itu membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , SWDKLLJ dan biaya administrasi seperti pembutan TNKB atau nomor polisi.
"Untuk BBN KB ini dilihat dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)," jelas Kompol Ari.
(BACA JUGA: Mustahil Lihat Marquez Balap MotoGP Naik Motor Yamaha M1, Diultimatum Dari 2016)
Masing-masing daerah berbeda-beda dalam menetapkan persentasi BBN KB.
"Untuk wilayah Banten ditetapkan 11 persen dari NJKB. Untuk daerah lain silakan ditanyakan ke samsat setempat," bilang Kompol Ari.
Sedangkan untuk penetapan PKB sama saja seperti perpanjangan tiap tahun.
Apakah pajak dan denda selama lebih pemilik menunggak akan dikenakan saat registrasi ulang?
"Tidak akan dikenakan karena sudah dihapus. Si pemilik hanya membayar item yang disebutkan di atas saja. Semuanya ada kok di lembar STNK," jelas Kompol Ari.
| Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR