Industri Kecil dan Menengah Sektor Otomotif Bisa Rugi Milaran, Imbas Corona

piston Suku Cadang Motor 2-Tak

Otomotifnet.com - Dukungan untuk Industri Kecil dan Menengah terus diupayakan oleh Kemenperin.

Dikarenakan IKM di sektor otomotif berkontribusi cukup besar bagi pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional.

“Kami sudah membuat matriksnya, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap pelaku IKM di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih, dalam keterangan resminya (5/4).

Berdasar data yang dihimpun Kemenperin, IKM yang bergerak dalam bidang komponen, dan suku cadang pendukung di sektor otomotif masih tetap berproduksi.

Meski begitu, sebagian besar mengalami penurunan permintaan dari vendor, Agen Pemegang Merek (APM), hingga pelanggan yang tingkat ketergantungannya sangat tinggi.

“Sebagai contoh, apabila Honda dan Yamaha berhenti produksi, potensi kerugian sekitar Rp 2 miliar untuk IKM anggota Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang (APEK),” papar Gati.

Ia menjelaskan, ada beberapa IKM yang telah menghitung kerugian akibat wabah Covid-19 ini, salah satunya yakni PT Gading Toolsindo.

PT Gading Toolsindo memprediksi jika terjadi lockdown selama dua minggu, usahanya akan mengalami kerugian sekitar Rp 570 juta.

Sedangkan, jika lockdown terjadi selama satu bulan, kerugian yang dialami bisa mencapai Rp 1,3 miliar dengan beban bunga kredit Rp 480 juta.

Sementara, data juga menunjukkan bahwa akses distribusi dan pengiriman masih bisa berjalan sepanjang jalur tol nasional (Jakarta-Cikampek dan Pantura) masih tetap dapat dilalui.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi IKM komponen dan suku cadang, diantaranya adalah harga bahan baku yang lebih mahal, karena pengaruh kurs dolar.

Kemudian, kendala lainnya adalah langkanya ketersediaan masker dan hand sanitizer, serta mahalnya termometer infra merah dan peralatan semprot disinfektan.

Peralatan tersebut sangat dibutuhkan pelaku IKM untuk menjalankan protokol kesehatan, saat melakukan kegiatan produksi.

Terkait imbauan pemerintah tentang bekerja dari rumah atau work form home (WFH), sebagian belum dapat melaksanakannya, karena keterbatasan fasilitas seperti tidak tersedianya komputer jinjing atau laptop di rumah.

“Namun, telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka mendukung Physical Distancing. Kemudian, untuk penundaan pembayaran kredit/pinjaman dan subsidi gaji karyawan akan kami usulkan,” tukas Gati.