Otomotifnet.com - Polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya kian mengkhawatirkan.
Salah satu sumbangan polusi itu berasal dari alat transportasi.
Oleh itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono segera memaksa para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI untuk gunakan kendaraan listrik.
Kebijakan ini mau dibuat Heru Budi sebagai upaya mengatasi masalah polusi udara di DKI Jakarta yang belakangan jadi sorotan.
"Nanti pegawai DKI eselon 4 ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," ucapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, (18/8/23).
Heru bilang, para pejabat itu setiap bulannya mendapatkan tunjangan transportasi.
Tunjangan itulah yang kemudian disebut Heru bisa digunakan untuk membeli kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
"Kalau di DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi. Nah, itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," ujarnya.
Rencana penerapan kebijakan, disebut Heru, terus dibahas oleh jajarannya untuk segera diimplemetasikan.
Dengan kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi emisi dari pembakaran bahan bakar kendaraan yang jadi penyumbang polusi terbesar di DKI Jakarta.
"Aturan ini sekarang lagi dibahas ya," kata eks Wali Kota Jakarta Utara tersebut.
Upaya lain yang bakal diterapkan Pemprov DKI untuk mengatasi masalah polusi udara di ibu kota ialah dengan menerapkan sistem work from home kapasitas 50 persen.
Dengan kebijakan ini, pegawai di lingkungan Pemprov DKI yang tak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat diminta untuk bekerja dari rumah.
Menurut rencana, kebijakan ini bakal diterapkan selama dua bulan mulai 21 Agustus mendatang hingga 21 Oktober 2023.
Khusus saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di awal September mendatang, kebijakan yang diterapkan ialah 75 persen WFH dan 25 WFO.
Ketentuan ini hanya berlaku bagi para ASN yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sedangkan untuk sektor swasta, aturan WFH ini hanya bersifat imbauan saja.
Baca Juga: Polusi Udara Jabodetabek Kritis, Presiden Jokowi sampai Pengojek Online Jadi Korban
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR