Otomotifnet.com - Sistem perluasan ganjil-genap di DKI Jakarta dianggap tidak efektif.
Pernyataan itu dilontarkan oleh pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI), Ellen Tangkudung.
Terlebih menurutnya, aturan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan roda dua atau motor.
Padahal isi dari Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019, yakni tujuan perluasan wilayah dengan ganjil-genap untuk menekan angka pencemaran udara di Ibu Kota.
(Baca Juga: Libatkan 200-an Unit Kendaraan, Uji Teknis Jalan Berbayar Ditunda)
Ellen menyebut, seharusnya seluruh kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas emisi harus terkena dampak dari peraturan tersebut.
"Kalau begitu, baiknya semua kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi diikut sertakan agar lebih efektif manfaatnya," ujar Ellen.
Ia beranggapan, walaupun memiliki kubikasi mesin yang jauh lebih kecil, namun kendaraan roda dua pun juga harus mentaati kebijakan Gubernur Anies Baswedan tersebut.
Mesin yang lebih kecil bukan dalih jika kuantitas dari kendaraan roda dua yang berada di Jakarta begitu masif.
Maka menurutnya, motor juga ikut menyumbang kotornya udara di Jakarta.
Lanjut Ellen, efek berkelanjutan dari perluasan ganjil-genap dianggapnya juga tak mengubah pola masyarakat Jakarta yang gemar memakai kendaraan pribadi ketimbang tranportasi umum.
Ellen mengatakan juga, masyarakat dengan perluasan ganjil-genap bukan beralih ke tranportasi umum tapi cenderung menambah kendaraan dengan angka pelat nomor berkebalikan dari sebelumya.
Meski mobil pribadi berkurang, prediksi Ellen nantinya akan ada pertambahan jumlah motor karena banyak yang beralih ke roda dua.
(Baca Juga: Uji Coba Electronic Road Pricing Dimulai
"Kalau dilihat tren pengguna transportasi umum memang bertambah sejak penerapan ganjil genap," jelasnya.
"Namun, angkanya tidak sesignifikan dengan penambahan populasi motor baru yang tiap hari mungkin terus meningkat," ujar Ellen.
Ellen menyarankan, ada hal yang menurutnya lebih cocok diaplikasikan di Ibu kota guna menekan angka penggunaan kendaraan pribadi.
Yakni dengan menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Dia meyakini, dengan sistem ERP, tentu jumlah penggunaan kendaraan pribadi di Ibu kota akan jauh menurun dan masyarakat beralih ke kendaraan umum.
Karena adanya dana tambahan yang harus dirogoh ketika menggunakan kendaraan pribadi di jalanan Ibu kota.
Lebih lanjut, hal tersebut bukan membatasi pemilik kendaraan pribadi untuk menggunakan kendaraannya.
Namun mereka harus mengeluarkan dana ekstra, untuk menggunakan kendaraan pribadinya.
Dengan sistem tersebut, masyarakat tentu akan lebih mempertimbangkan penggunaan kendaraan umum, dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi mereka.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jalan Berbayar Diklaim Lebih Efektif daripada Ganjil Genap