Permasalahannya mobil yang dilelang itu merupakan impor dari PT Motor Image Indonesia (MII).
Sayangnya, karena persoalan pajak, MII harus dibekukan sehingga hingga kini tidak ada informasi apakah mobil yang diimpor oleh MII yang akan dilelang ini sudah pernah melakukan uji tipe.
"Dari data kami ada banyak Subaru yang telah di SUT. Cuma kita tidak tau apakah yang dilelang itu termasuk yang sudah di SUT atau belum," ungkap Sigit.
Lantas jika ternyata belum di SUT, bagaimana dengan nasib konsumen yang nanti menjadi pemenang lelang?
"SUT bisa dilakukan oleh badan hukum seperti APM atau Importir Umum," jelas Sigit.
(Baca Juga: Jalan Berbayar di DKI Jakarta Batal, Lelang Proyek Senilai Rp 40,9 Miliar Dicoret!)
Sigit menambahkan, jika 1 tipe kendaraan sudah diuji tipe, lantas tipe yang sama diimpor lagi oleh importir yang berbeda, maka importir itu wajib untuk melakukan SUT lagi.
"Harus diuji lagi karena badan hukum yang mengujinya berbeda," tegas Sigit.
Begitu juga dengan SRUT, harus diajukan oleh pemilik SUT yang sama.
"Jadi jika SUT dimiliki oleh satu badan hukum, maka badan hukum lain tidak bisa membuat SRUT berdasarkan SUT yang bukan miliknya," sebut Sigit.
Selain prosesnya juga panjang, biaya membuat SUT pun tidak mudah.
Di dalam PP No. 15 Tahun 2016 mengenai Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan biaya uji tipe cukup mahal.
Dari rincian itu untuk biaya SUT saja totalnya Rp 32,32 juta.
Belum untuk penerbitan SRUT.
Selain biayanya yang cukup besar, proses untuk penerbitannya juga tidak mudah.
Jadi, jika ingin mengajukan diri sebagai salah satu peserta lelang Subaru yang diadakan Direktorat Jendral Bea Cukai, artikel ini bisa jadi bahan pertimbangan.