Menurutnya, kolaborasi Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan Pertamina merupakan penguatan, dan reorientasi kembali pendekatan pembangunan pemerintahan desa.
Yaitu dengan paradigma baru untuk menjawab ketertinggalan pembangunan desa yang berdampak terhadap masyarakat, dan menjadi salah satu poin penting dalam upaya pengarusutamaan Desa dalam Pembangunan Nasional.
Selain itu, imbuh Mendagri, pemerintah daerah agar turut mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pembangunan dan pengoperasian Pertashop yang dapat membantu menumbuhkembangkan potensi desa, serta tidak memanfaatkan program Pertashop untuk kepentingan politik.
Mendagri juga menambahkan bahwa dengan hadirnya Pertashop diharapkan akan turut mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di pedesaan, sekaligus menumbuhkembangkan potensi desa sehingga mendukung cita-cita Indonesia Maju.
Baca Juga: Segini Modal Usaha SPBU Pertashop Pertamina, Tersebar di Pelosok Desa
Sejalan, Nicke Widyawati juga menegaskan komitmen Pertamina terhadap keberadaaan ketahanan energi yang mengutamakan availability, accessibility, acceptability, affordability dan sustainability.
Nicke menambahkan bahwa program Pertashop, termasuk pabrikasinya yang bersinergi dengan beberapa BUMN dan juga perusahaan swasta nasional lainnya yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia, juga mengutamakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.
TKDN Modul Pertashop antara lain terdapat dalam penyediaan material dispencer yang menggunakan bahan fabrikasi dalam negeri hingga 71 persen.
Dengan demikian program pertashop akan menjadi roda pertumbuhan industry manufaktur peralatan dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.