Perluasan Ganjil Genap Diusulkan Permanen, Indonesia Traffic Watch Malah Bilang Gak Adil

Joni Lono Mulia - Sabtu, 1 September 2018 | 13:00 WIB

Ilustrasi. Ruas jalan MT Haryono dan Gatot Subroto, menjadi kawasan perluasan pembatasan nopol ganjil genap jel (Joni Lono Mulia - )

Otomotifnet.com - Perluasan aturan pelat nomor ganjil-genap untuk menyukseskan Asian Games 2018 hingga diperpanjang sampai bulan Oktober karena dianggap banyak benefitnya.

Ternyata, aturan perluasan ganjil-genap itu dianggap sebaliknya oleh institusi Indonesia Traffic Watch (ITW). 

Bahkan, ITW mendesak pemerintah agar pascapelaksanaan Asian Games benar-benar fokus untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

(BACA JUGA: Kebiasaan Buruk Starter Mobil Dengan Kondisi AC On, Bikin Aki Terkuras)

Upaya itu dapat diawali dengan kebijakan untuk menekan populasi kendaraan bermotor yang setiap hari bertambah dan tidak terkontrol, khususnya di kota besar seperti Jakarta.

ITW berharap Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya hendaknya tidak hanya memiliki kemampuan untuk menerapkan sistem ganjil-genap saja. 

"Karena kebijakan tersebut bukan menjadi solusi efektif. Kebijakan itu berdampak pada terjadinya kemacetan di ruas jalan yang tidak diberlakukan ganjil-genap," ujar Edison Siahaan, Ketua Presidium ITW via keterangan resmi di Jakarta, (1/9/2018).

(BACA JUGA: Rossi Didaulat Jadi Tokoh Sentral Jelang MotoGP San Marino, Ternyata Bukan Tanpa Alasan)

Bahkan ITW menilai kebijakan ganjil genap sangat tidak adil. 

Sebab orang bebas membeli mobil, tetapi saat menggunakan dibatasi bahkan dilarang. 

"Jadi kebijakan itu dapat diterapkan dalam waktu dan tempat tertentu saja bukan kebijakan yang parmanen," papar Edison Siahaan.

Menurut Edison Siahaan, penyebab utama kemacetan karena jumlah kendaraan bermotor jauh lebih besar dari daya tampung ruas dan panjang jalan yang ada.

(BACA JUGA: Nissan Grand Livina Bekas Banyak Diincar First Buyer, Ini Fakta Lengkapnya)

Tentu langkah efektifnya adalah bagaimana agar jumlah kendaraan ideal dengan kemampuan daya tampung jalan yang ada.

"Bukan hanya sekadar membatasi gerak kendaraan yang ada," tegas Edison Siahaan.

Namun harus disertai pengadaan kendaraan angkutan umum yang terintegrasi keseluruh pelosok dan terjangkau secara ekonomi.