Otomotifnet.com - Pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mengusulkan adanya dispensasi bagi santri untuk pulang ke rumah dalam kebijakan larangan mudik lebaran 2021 dikritik pengamat transportasi, Djoko Setijowarno.
Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kembali ketika memberikan pengecualian terkait larangan mudik yang mulai berlaku pada tanggal 6-17 Mei 2021.
Hal tersebut karena akan menimbulkan kebijakan yang tidak serius dalam menangani pandemi Covid-19.
Apalagi pengendalian larangan mudik lebaran ini bertujuan untuk mendukung untuk mencegah lonjakan kasus Pandemi-19 seperti yang terjadi paska libur panjang beberapa bulan terakhir.
Baca Juga: Jangan Nekat Sewa Mobil Pribadi Buat Mudik, Polisi Sudah Siap Tindak Tegas
"Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di saat mudik," ujar Djoko melalui keterangan yang diterima (26/04/2021).
Djoko mengatakan seharusnya pemerintah memperhatikan dampaknya, lantaran kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh lapisan masyarakat dan berimbas kepada pengusaha transportasi.
"Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau mentaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa," Kata Djoko.
Menurutnya, dengan diberikannya pengecualian larangan mudik dikhawatirkan nantinya akan ada pihak yang meminta hal yang sama.
Baca Juga: Teminal Bus Tanjung Priok Alami Penurunan Jumlah Penumpang, Buntut Larangan Mudik
Untuk itu, Djoko menyarankan supaya mencabut aturan larangan mudik lebaran 2021, lantaran usulan dari pemerintah ini bisa mendorong banyak pihak mendapatkan dispensasi.
"Nanti akan banyak pihak yang meminta dispensasi. Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua DPR serta para ketua partai minta dispensasi, apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah," ucapnya.
"Cabut saja semua aturan mudik yang sudah dibuat, karena nanti terlalu banyak dispensasi yang diminta," pungkasnya.