Otomotifnet.com - Sudah sering kita lihat aksi polisi mencabut kunci pemotor yang kedapatan melanggar lalu lintas baik saat razia maupun tidak.
Alasannya sebagai tindakan pencegahan, agar pelanggar enggak kabur.
Mengenai tindakan cabut kunci oleh anggota polisi tersebut, apakah dibenarkan?
Pemerhati Masalah Transportasi, Budiyanto pun memberikan penjelasan.
Baca Juga: Detik-Detik Polisi Stop Peserta Sunmori Di Ciater, Langsung Cabut Kunci Kayak Gak Biasa Razia
Menurut Budiyanto, dilihat dulu dari pelanggaran dan situasi di lapangan, jika STNK dan SIM mati atau sudah tidak berlaku polisi memang diberi kewenangan untuk menyita kendaraan.
"Dan kalau situasi di lapangan memaksa untuk itu (menyita kunci) kita diperbolehkan, kan kita memiliki diskresi," terang Budiyanto yang juga mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, (21/7/20).
"Maksudnya petugas mengambil keputusan untuk mengamankan kunci kendaraan," katanya.
Bukan tanpa alasan polisi punya kewenangan untuk mengamankan kunci kendaraan pelanggar lalu lintas.
Alasan adanya kewenangan tersebut kembali lagi pada hal keamanan.
"Hal itu dilakukan agar si pelanggar tidak melarikan diri yang bisa menyebabkan kecelakaan," ucapnya.
"Untuk penyitaan kendaraan itu di cantumkan dalam dalam UULAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) No 22 Tahun 2009, kalau enggak salah di Pasal 260 ayat 1 huruf D," ucapnya.
Sekadar informasi, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Patuh Jaya mulai 23 Juli-5 Agustus 2020.
Baca Juga: Razia Kendaraan Besar-besaran Segera Dilakukan di Jawa Barat Selama 14 Hari
Ada belasan jenis pelanggaran yang menjadi skala prioritas dalam Operasi Patuh Jaya 2020.
Operasi Patuh Jaya ini baru dilakukan kembali semenjak covid-19 melanda Indonesia. Kegiatan ini untuk mengingatkan masyarakat agar bisa mematuhi aturan lalu lintas.
| Editor | : | Panji Nugraha |
| Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR