Otomotifnet.com - Subsidi atau insentif kendaraan listrik menuai pro dan kontra.
Banyak yang bilang kurang tepat sasaran. Benarkah demikian?
Faktanya memang penjualan kendaraan listrik masih kurang memuaskan.
Penjualan seret dituding lantaran kurangnya peminat dan masih belum meratanya infrastruktur pendukung.
Walau pemerintah telah menggulirkan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada Maret tahun ini, tetap saja sepi peminat.
Sebagai catatan, Pemerintah telah merilis Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Disebutkan percepatan program KBLBB didorong dalam rangka peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi.
Serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan, juga yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Peraturan ini juga didukung regulasi turunan di lintas Kementrian dan lembaga.
Bahkan telah dibuat mekanisme penyaluran subsidi pembelian motor listrik melalui aplikasi Sisapira (Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua).
Besaran subsidi motor listrik ditetapkan Rp 7 juta per unit.
Mencakup pembelian baru maupun konversi.
Sedangkan subsidi mobil listrik dialokasikan berbentuk pengurangan Pajak Pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen, dari semula 11 persen atau menjadi 1 persen saja PPN-nya.
Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia, Moeldoko. Mengungkap, sudah dua bulan kebijakan subsidi kendaraan listrik bergulir.
Namun hanya 108 unit motor listrik yang laku terjual menggunakan skema subsidi kendaraan listrik. Waduh, lanjut enggak nih…?
Kritikan subsidi kendaraan listrik, pertama datang dari Anies Baswedan.
Ia mengatakan kebijakan subsidi kendaraan listrik bukan solusi untuk mengatasi masalah lingkungan.
"Kalau kami hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer,”
“Sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," ucap Anies.
Baca Juga: Bank Dunia Hingga Pemerintah Inggris Siap Mendanai Kendaraan Listrik
Tanggapan sumbang juga datang dari Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. Ia menilai, pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan.
Serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan. Dibanding subsidi untuk kendaraan listrik, hal tersebut dipandang lebih perlu.
Pun begitu, tanggapan dari fraksi PDIP. Meski sebagai koalisi Pemerintah, namun pandangan fraksi PDIP menyarankan Pemerintah lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan.
Hal ini diutarakan oleh Masinton Pasaribu mewakili fraksi partai PDIP di DPRRI.
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR