Otomotifnet.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengganti nama 22 jalan di Jakarta.
Otomatis, data alamat KTP bagi warga yang tinggal di lokasi tersebut wajib diubah.
Termasuk pemilik kendaraan mesti ikutan ubah data alamat di STNK dan BPKB.
Untuk detailnya dijelaskan Kasi Binyan Subdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, AKBP Rully Thomas.
"Bisa diganti (ke alamat baru), hal itu tertuang pada Pasal 28 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Regident Ranmor," ucap Rully, (24/6/22).
"Kalau perubahan alamat tidak dikenakan PNBP," kata Rully.
Dihubungi terpisah, Kasubdit STNK Korlantas Polri, Kombes M Taslim Chairudin ikut beri penjelasan.
Perubahan alamat untuk dokumen kendaraan hanya akan diubah pada STNK dan BPKB.
"Perubahan BPKB tidak menimbulkan biaya karena materialnya tidak diganti," ujarnya.
"Tetapi perubahan di STNK menimbulkan biaya, oleh karena materialnya diganti dan PNBP-nya harus dibayar," terangnya.
"Siapa yang membayar?? Ini yang jadi persoalan, karena kalau Polri dipastikan tidak bisa/tidak ada anggaran, sehingga kemungkinannya hanya pemilik dan/atau pemerintah Bapenda Provinsi," ucapnya.
Dikatakan Taslim, dokumen kendaraan adalah dokumen negara pemberi legitimasi kepemilikan yang biasa disebut BPKB.
Sedangkan, STNK adalah dokumen kendaraan dalam kategori pengoperasionalannya atau dengan kata lain untuk pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum kepemilikan kendaraan.
Hal itu dijamin oleh konstitusi sebagai mana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Oleh sebab itu harus ada hubungan hukum antara dokumen kendaraan, kendaraannya sendiri dan pemiliknya," tuturnya.
"Sehingga data identitas kendaraan dan identitas kepemilikannya harus memiliki kesesuaian, itulah mengapa dalam pelayanannya ada syarat faktur kendaraan dan KTP asli pemiliknya," tandasnya.
Baca Juga: Tenang, 22 Nama Jalan di Jakarta Berubah, Tak Perlu Buru-buru Ganti STNK