Ini mencakup pengiriman bahan baku yang akan lebih mahal, dan biaya operasional yang juga akan semakin membebani.
Sedangkan dari sisi permintaan, dengan pendapatan masyarakat saat ini, tentunya fokus penggunaan lebih kepada pembelian BBM.
Di sisi lain, UMKM juga tidak luput terdampak oleh kenaikan harga BBM.
Bhima pun mengatakan, pemerintah juga perlu memberikan bantuan kepada UMKM, seperti tambahan subsidi bunga KUR, hingga permodalan.
Sementara itu, dengan kenaikan beban operasioanl, dan potensi penurunan daya beli konsumen, bukan tidak munggkin pelaku UMKM melakukan efisiensi.
“Khawatirnya ada korelasi harga BBM naik, dengan penurunan jumlah pekerja UMKM, karena pelaku usaha UMKM melakukan efisiensi dalam menghadapi inflasi yang lebih tinggi, dan turunnya permintaan,” jelasnya.
Untuk diketahui, pemerintah mulai hari ini mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022).
Adapun tujuan BLT BBM ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat tersebut merespons kecenderungan kenaikan harga akibat pengaruh global.
BLT BBM ini adalah satu dari tiga bantuan tambahan dari pemerintah, dengan total anggaran sekitar Rp 24,17 triliun.
Penyerahan BLT BBM diberikan kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp 150.000 per orang selama empat bulan.
Nantinya, setiap orang menerima Rp 600.000, dan pemberian BLT BBM itu akan dilakukan sebanyak dua kali.
Baca Juga: APBN Buat Subsidi BBM Jebol Rp 195,6 Triliun, Berpotensi Dibayar 2023