"Walau dasarnya debt collector kala itu tidak menunjukan surat putusan perdata pengadilan untuk penarikan mobil tersebut," paparnya.
"Lalu pada 21 Desember 2019, korban pun membuat laporan resmi ke kami dengan nomor laporan LP/415/XII/2019/Aceh/Res Lsmw," katanya.
Kemudian polisi melakukan pengembangan dan pada 22 Desember 2019, di kawasan Medan, Sumatera Utara, tersangka ditangkap .
Padahal sekarang ini, penarikan mobil atau motor menunggak kredit wajib harus melalui keputusan Pengadilan.
(Baca Juga: Mantan Debt Collector Sebut Tugas Mereka Sebenarnya, Bukan Menyita Motor)
Diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang bunyinya:
"Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri"
Makin diperkuat lagi dengan keputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, dikutif dari JournalPolri yaitu:
"Satu-satunya Pihak Yang Berhak Menarik Kendaraan Kredit Bermasalah Adalah Kepolisian atas keputusan Pengadilan"
Atas dasar itu kini polisi makin kuat untuk melakukan penangkapan para debt collector yang melakukan penarikan paksa motor atau kendaraan kredit.
Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Tarik Mobil Kreditan Secara Paksa, Seorang Debt Collector Ditangkap Polisi, Begini Ceritanya